Pengertian Dan Kedaulatan Rakyat

1. Pengertian Kedaulatan Rakyat

Kata kedaulatan berarti kedaulatan tertinggi. Jadi kedaulatan merupakan asas atau prinsip dari kehidupan bernegara.prinsip kedaulatan rakyat lahir karena pengalaman sejarah. Prinsip ini lahir sebagai tanggapan terhadap upaya mencari prinsip kehidupan bernegara yang baik, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam sejarahnya, mula-mula kehidupan negara di kelola berdasarkan prinsip kedaulatan tuhan. Menurut prinsip ini, kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan negara berada di tangan tuhan. Pemegangnya adalah raja. Jadi, raja merupakan wakil tuhan. Dalam prktiknya, ternyata banyak raja yang lalim. Raja mengatasnamakan diri sebagai wakil tuhan, namun sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan, atas nama tuhan raja menindas rakyat. sementara, kerena tak puntya kuasa, rakyat tak bisa berbuat banyak melawan kesewanang-wenangan raja.

                Sebagai reaksi terhadap prinsip kedaulatan negara, lahirlah prisnip kedaulatan hukum. Menurut prinsip ini, hukumlah kekuasaan tertinggi. Negara, pemerintah, dan rakyat harus tunduk pada hukum. Tapi, hukum pada dasarnya dibuat oleh penguasa. Karena di buat oleh penguasa, hukum seringkali hanya berpihak pada penguasa, bukan kepada rakyat. Hukum bahkan menjadi alat pars penguasa untuk menindas rakyat. Di sini pun, rakyat tak berdaya melawan hukum negara yang menindas.

                Atas dasar pengamalan itu, lahirlah prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip ini menghendaki agar pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Rakyatlah pemilik kekuasaan tertinggi. Kekuaaan yang dimiliki oleh penguasa berasal dari rakyat. Kekuasaan penguasa haruslah atas persetujuan rakyat. Karena itu, penguasa harus mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan itu kepada rakyat. Rakyat pun berhak mengawasi penguasa. Apabila, menurut rakyat, penguasa menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, rakyat bisa menggantinya dengan penguasa yang lain.  

2. Makna Dan Konsekuensi Kedaulatan Rakyat

                Segala urusan kehidupan negara hatruslah berdasarkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Prinsip itu mengandung makna tertantu dalam pengelolaan hidup bernegara. Sedikitnya ada tiga makna penting, Yaitu :

a.  Karena rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi, maka rakyatlah yang paling berhak     menjalankan kehidupan negara. Namun demikian, rakyat tidak mungkin secara bersama-sama   menjalankan kehidupan negara. Karena itu, rakyat bersama-sama mendelegasikan kekuasaan kepada lembaga-lembaga negara.

b.  Karena rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi, maka kekuasaan pemerintah harus berdasarkan persetujuaan dari rakyat dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Penmerintah yang tidak berdasarkan persetujuan dari rakyat dan tidak di pertanggung jawabkan kepada rakyat tidak memiliki keabsahan

c.  Karena rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi, maka rakyat tidask hanya bersikap pasif menunggu pertanggungjawaban pemerintah. Rakyat berhak aktif meminta pertanggungjawaban pemerintah. Permintaan pertanggung jawaban itu duilakukan melalui pengawasan rakyat terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

                Terkait dengan konsekuensi tersebut, muncullah gagasan mengenai pembagian kekuasaan negara, yang disebut trias politika. Mula mula gagasan tersebut di kemukakan oleh john locke, kemudian disempurnakan oleh montesquieu. Menurut ajaran trias politika, kekuasaan dibagi ke dalam tiga bidang, yaitu kekuasaan legislatif ( kekuasaan untuk membantu membuat perundang-undangan/hukum ), kekuasaan yudikatif ( kekuasaan untuk melaksanakan perundang-undangan/hukum ), Kekuasaan yudikatif ( kekuasan untuk mengadili pelanggaran terhadap perundang-undangan /hukum). 

3. Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia

                Prinsip kedaulatan di indonesia adalah kedualatan rakyat dalam kerangka negara hukum. Kedaulatan rakyat demukian ini menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya

Berdasarkan hukum positif yang adil.

                Mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan dalam kerangka negara hukum ? Setidaknya ada empat alasan. Keempat alasan itu meliputi :

1)  Kepastian hukum. Maksudnya, negara perlu menegakkan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum ini penting agar warga negara dapat merencanakan kehidupan dan masa depannya secara jelas.

2)  Perlakuan yang sama. Maksudnya, adanya hukum menjadikan warga negara diperlakuakan menurut tolok ukur objektif dan sama. Tolok ukur itu adalah hukum. Dengan demikian, negara memperlakuakan semua warga negara secara sama, yaiyu berdasarkan hukum yang berlaku.

3)  legitimasi demokrarif. Maksudnya, kekuasaan negara senantiasa digunakan berdasarkan persetujuan warga negara dan berada dalam pengawasan mereka. Dengan demikian, semua undang-undang harus disetujui oleh parlemen yang anggotranya dipilih oleh warga negara.

4)  Tuntutan akal budi. Maksudnya, kehidupan masyarakat harus ditata secara masuk akal. Dalam hal ini, yang masuk akal adalah jika masyarakat ditata dengan menggunakan hukum, bukan melalui pemaksaan oleh penguasa. Sebab, manusia bukan binatang. Manusia punya kemampuan bertanggung jawab. Pemaksaan hanya bisa diterima sejauh seseorang bertindak secara tidak bertanggung jawab, sesuai hukum yang berlaku.

                Sampai disini jelas, bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut prinasip kedaulatan rakyat modern. Keadulatan rakyat yang tumbuh berkembang diatas dasar negara hukum.

Alif Fadila S.

8D/02